Artikel Details

Kamis, 01 Februari 2018 12:08

Mulai Implementasikan Program

Kelurahan Data Usaha sebagai Wujud Gerakan We Care

 

JALANKAN PROGRAM: Kelurahan Tanjung Redeb mulai mendata unit usaha sebagai wujud program Gerakan We Care.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Pasca di-launching beberapa waktu lalu, empat program inovasi Kelurahan Tanjung Redeb kini mulai dikerjakan. Salah satunya Gerakan We Care Tanjung Redeb.

 

Seperti yang diungkapkan Lurah Tanjung Redeb, Harjupri, tahapan implementasi Gerakan We Care Tanjung Redeb sudah sampai pada pendataan dunia usaha yang masuk di wilayah kelurahan. Mulai dari usaha skala sedang hingga besar.

"Alhamdulillah minggu ini terdata sebanyak 82 dunia usaha. Setelah ini kami masuk ke tahap assessment kebutuhan yang melibatkan forum RT," jelas Harjupri, kemarin (31/1).

Pada saat assessment ini, muncullah kebutuhan RT yang kriterianya yaitu tidak tercover oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tentunya atas dasar skala prioritas dan nilainya tidak terlalu besar.

Harjupri mengatakan bahwa, setelah kebutuhan itu terdata, pihak kelurahan nantinya akan mengundang dunia usaha per-segmen, untuk dimintai partisipasinya secara sukarela terkait kebutuhan lingkungan RT.

"Misalnya (rencana minggu depan) kami undang dunia usaha sektor keuangan. Kami presentasikan kebutuhan RT di hadapan mereka, lalu kami bertanya kira-kira apa yang bisa mereka berikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka terhadap lingkungan tempat mereka tinggal," jelas Harjupri.

Kembali ditegaskan Harjupri pembicaraan kebutuhan ini, hanya untuk kebutuhan pada skala kecil dengan dana yang kecil pula. "Soalnya kalau bicara peran mereka lewat CSR, dunia usaha ini sudah memberikan kontribusi CSR mereka lewat forum TJSL," ujarnya.

"Logikanya begini, masa sih untuk kebutuhan lingkungan yang nilainya hanya Rp 300 ribu, kami harus melalui CSR?" tambahnya lagi.

Tujuan utama Gerakan We Care Tanjung Redeb sendiri, jelasnya, mengajak sejumlah dunia usaha ini bisa berperan aktif dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti, rapat, siskamling dan sebagainya sebagaimana warga masyarakat biasa.

Untuk itu, harus ada kompensasi berupa sesuatu yang bermanfaat buat lingkungan. Kenapa? Karena mereka memiliki hak yang sama untuk mendapat pelayanan publik.

"Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kami berhara ada kesadaran dari mereka untuk peduli, karena care itu memang berangkat dari kesadaran," tandasnya. (*/ech/app)